JURNALISME INVESTIGASI; DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBERANTASAN KORUPSI

A. PENDAHULUAN
“setiap jurnalis seharusnya juga seorang jurnalis investigasi”. Mungkin itulah seharusnya yang menjadi suatu keidealan bagi seorang jurnalis hari ini. Banyak jurnalis hanyalah melakukan tugas-tugas yang mengikuti proses yang resmi.
Misalnya dia menghadiri pertemuan dewan kota, DPR atau pertemuan lainnya, menulis di notesnya atau merekam pertemuan, kemudian mengedit materi untuk memenuhi halaman atau mengisi waktu hingga deadline (tenggat). Banyak jurnalis bukanlah seorang investigator dengan alasan, karena mereka mengikuti agenda orang lain (bukan membuat agenda sendiri), dia gagal menangkap pembicaraan pribadi diantara anggota dewan kota, stafnya dan interes grup dan mereka tidak menge-chek daftar tanah, kontak-kontrak atau membuka-buka dokumen rahasia lain yang potensial, yang mendasari keputusan dewan atas suatu kebijakan. Mereka lebih banyak berlaku seperti stenographer dibandingkan reporter atau penulis yang curiga (curious) dan skeptis.
Jurnalis hari ini tak sedikit hanya menjadikannya suatu profesi yang terlihat biasa. Padahal, jurnalis yang hakikatnya seorang pengelola media, pemberi informasi yang dimana informasi tersebut dapat menjadikan suatu asumsi bagi publik. Baik itu asumsi yang baik atau sebalinnya seringkali melupakan tanggungjawab moralnya sebagai pengelola salah satu pilar demokrasi bangsa hari ini.
Setiap jurnalis dapat menjadi seorang jurnalis investigasi. Ini bukan sesuatu yang aneh, mengenai sesuatu yang memang sudah seharusnya. Hal itu membutuhkan kecurigaan yang intens tentang bagaimana dunia ini bekerja atau gagal bekerja. Rasa penasaran dibarengi dengan rasa skeptis akan memperkecil sinisme dan nihilisme. Ia tidak mudah menyerah, dengan apa yang didapat.

B. SEPUTAR JURNALISME INVESTIGASI

1. Beberapa Pengertian
Berikut beberapa pengertian Jurnalisme Investigasi menurut pakar-pakar jurnalistik :
 Robert Greene dari Newsday
Kegiatan investigasi merupakan karya seorang/tim atau beberapa wartawan atas suatu
hal yang penting buat kepentingan masyarakat namun dirahasiakan. Kegiatan investigasi ini minimal memiliki tiga elemen dasar: bahwa kegiatan itu adalah ide orisinil dari si investigator, bukan hasil investigasi pihak lain yang ditindaklanjuti oleh media; bahwa subyek investigasi merupakan kepentingan bersama yang cukup masuk akal mempengaruhi kehidupan sosial mayoritas pembaca surat kabar atau pemirsa televisi bersangkutan; bahwa ada pihak-pihak yang mencoba menyembunyikan kejahatan ini dari hadapan publik.

 Goenawan Mohammad
Kegiatan jurnalistik investigatif merupakan jurnalisme “membongkar kejahatan”. Ada
suatu kejahatan yang biasanya terkait dengan tindak korupsi yang ditutup-tutupi.
Namun, belakangan istilah investigasi semakin meluas. Secara umum, dari berbagai
definisi yang ada, investigasi bisa diartikan sebagai: “Upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran –atau bahkan kesalahan- sebuah fakta. Melakukan kegiatan investigatif sebenarnya jauh dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan di lapangan, kemudian menyusun berbagai informasi yang berakhir dengan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. ” Memang umumnya hanya kalangan tertentu yang biasa melakukan investigasi. Tetapi, tidak menutup kemungkinan masyarakat bisa melakukannya. Sehingga kegiatan investigasi bisa diperluas menjadi kegiatan publik.

 Santana
Jurnalisme investigatif adalah sebuah metode peliputan untuk menyibak kebenaran kasus atau peristiwa. Wartawan investigasi dituntut agar mampu melihat celah pelanggaran, menelusurinya dengan energi reportase yang besar, membuat hipotesis, menganalisis, dan pada akhirnya menuliskan laporannya.

 Arismunandar
Jurnalisme investigatif adalah praktik jurnalisme, yang menggunakan metode investigasi dalam mencari informasi. Karakter dari berita investigatif adalah: (1) merupakan produk kerja asli jurnalis bersangkutan, bukan hasil investigasi dari sebuah instansi pemerintah atau nonpemerintah; (2) mengandung informasi yang tidak akan terungkap tanpa usaha si jurnalis; dan (3) berkaitan dengan kepentingan publik.

Sejarah Investigasi
Dari Investigasi Sampai Muckraking: di Amerika
Jurnalisme investigasi sebenarnya mempunyai jejak yang panjang dalam sejarah pers Amerika. Beberapa tokoh tercatat sebagai pionir jurnalisme investigasi.Mereka menetapkan pedoman jurnalisme investigasi bahkan menggariskan cirri pemberitaan pers sebagai medium watchdog di dunia jurnalisme.
Menurut Rivers & Mathews sejarah investigasi berawal dari sebelum berdirinya Amerika. Pada 1690, Benyamin Harris menginvestigasi berbagai kejadian di masyarakat dan melaporkannya dalam Public Occurences, Both Foreign and Domestic. Isi laporannya dinilai menentang kebijakan kolonial Inggris. Pada awal sejarahnya, jurnalisme investigasi amat dekat dengan pemberitaan crusading atau jihad. Pada fase selanjutnya, spirit crusading (jihad atau perjuangan) mendapat bentuk yang lebih formal melalui penerbitan New England Courant pada 1721 yang diterbitkan oleh James Franklin.
Istilah investigasi sendiri baru muncul pertama kali dari Nellie Bly ketika menjadi reporter di Pittsburg Dispatch (1890). Bly sampai harus bekerja di sebuah pabrik untuk menyelidiki kehidupan buruh di bawah umur yang dipekerjakan dalam kondisi yang buruk. Keistimewaan laporan jurnalistik investigasi Bly terletak pada tuntutan penyelesaian jalan keluar terhadap problema sosial tersebut. Melalui laporan investigasi, pers diposisikan sebagai pengganti pemerintah yang lemah dalam mengatur masyarakat.
Era Mucraking
Bisa dikatakan pada awal kemunculannya, jurnalisme investigasi memakai bentuk perlawanan terhadap kebijakan penguasa. Baru pada awal abad 20 jurnalisme investigasi menegaskan wujudnya di dalam liputan-liputan yang terorganisir ketika melaporkan berbagi pelanggaran yang terjadi.
Menurut Charneley ada dua hal yang signifikan yang mendasari reportase investigasi, yaitu jurnaisme harus membawa muatan pencerahan publik dan seringkali juga kegiatan perlawanan. Untuk itu, jurnalisme investigas diidentikan dengan istilah jurnalisme crusading. Crusading, dalam sejarah pers Amerika, menyangkut periode Muckraking yang mengekspos perilaku anti-sosial dan kejahatan di dunia pemerintahan dan bisnis. Presiden Theodore Roosevelt bahkan memberi nama muckrakers kepada reporter yang sibuk menyoroti hal kotor dan tidak melihat sisi positif lain dari kehidupan Amerika.
Pada 1902, jurnalisme investigasi menjadi gerakan yang berpengaruh. Hal ini dipicu dari kebijakan berbagai media yang menyatakan sikap jurnalismenya pada reformasi social. Masyarakat pun menyambutnya dengan antusias.
Sejak itu jurnalisme investigasi menjadi bidang usaha pers yang menguntungkan. Sirkulasi sepuluh majalah yang memfokuskan diri pada liputan investigasi mencatat jumlah 3 juta eksemplar pada 1903.
Menurut Ferguson & Patten, berbagai media pers yang terbit pada awal abad 20 ini saling bekerja sama sebagai pejuang keadilan sosial ketika berbagai surat kabar tidak tertarik memberitakan topic-topik yang idealis dan lebih terfokus pada yellow journalism.
Beberapa wartawan investigasi kemudian mengembangkan gaya penulisan jurnalisme investigasi untuk kepentingan penulisan novel. Pada rentang waktu 1900-1914 muncul asosiasi penulis dan penerbit jurnalisme investigasi. Liputan jurnalisme investigasi pun bertambah populer ketika jurnalis dan medianya menghadapi kekuatan politik Presiden Theodore Roosevelt.
Dari fenomena periode Muckraking, jurnalisme investigasi tampil ke tengah masyarakat yang membutuhkan informasi yang bisa menjaga nilai dan norma kehidupan dari kemungkinan penyelewengan yang dilakukan berbagai pihak. Wartawan investigasi diantaranya bertugas untuk mengungkapkannya.

Tujuan Jurnalisme Investigatif

Tujuan kegiatan jurnalisme investigatif adalah memberi tahu kepada masyarakat adanya pihak-pihak yang telah berbohong dan menutup-tutupi kebenaran. Masyarakat diharapkan menjadi waspada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berbagai pihak, setelah mendapatkan bukti-bukti yang dilaporkan. Bukti-bukti itu ditemukan melalui pencarian dari pelbagai sumber dan tipe informasi, penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang signifikan, dan pemahaman terhadap data-data statistik.

Dari tujuan tersebut, dapat terlihat adanya tujuan moral yang hendak ditegaskan. Segala apa yang dilakukan wartawan investigatif dimotivasi oleh hasrat untuk mengoreksi keadilan, menujukkan adanya sebuah kesalahan. Bahkan, bila ditelusuri lebih jauh, berbagai definisi jurnalisme investigatif mengamsalkan moralitas wacthdog pers. Upaya memberitahukan kepada masyarakat akan adanya ketidakberesan di sekitar mereka, mempengaruhi masyarakat mengenai situasi yang terjadi.

Dorongan moral untuk mendapatkan kebenaran dan mengklarifikasi perbedaan antara benar dan salah, sebagai kandungan kisah-kisah keadilan, memang terkait erat dengan kisah-kisah berita investigatif. Wartawan investigatif kerap menarik masyarakat untuk terlibat mendiskusikan standar moralitas yang harus ditetapkan. Standar yang mereka kenali, dan diyakini akan menyadarkan masyarakat. Secara naluri, mereka membuat batasan antara aturan dan penyimpangan, Maka itulah, di banyak kasus, citra wartawan investigatif menjadi romantik ketika disamakan dengan sosok-sosok yang memiliki keberanian untuk menolak kemapanan aturan dan penyimpangan masyarakat.

Moral, menurut Mencher (Melvin Mencher, News Reporting and Writing, Brown & benchmanrk Publishers,1997) merupakan unsur penting di dalam peliputan investigasi. Wartawan mengumpulkan segala bukti yang menguatkan fakta, yang hendak disampaikannya kepada masyarakat, adalah didorong oleh motivasi moral: the desire to correct an injustice, to right a wrong, dan persuade the public to alter the situation. Hal itu bermula dari saat wartawan investigasi menemukan sebuah situasi yang buruk, salah, memerlukan perubahan.

Maka itulah, aktifitas jurnalisme investigasi mencakup fungsi-fungsi to describe, to explain, and to persuade. Mereka kumpulkan akumulasi materi faktual ke dalam gambaran pengisahan yang utuh. Banyak dari pelbagai materi itu yang perlu dijelaskan: dengan mengurutkan kembali letaknya di sebuah konteks, dan menunjukkan keterkaitannya, sebab-akibatnya, atau konsekuensinya. Semua itu, pada akhirnya, memperlihatkan adanya dorongan motivasi wartawan untuk mempersuasi masyarakat, mengapa wartawan investigasi sampai harus menelusuri rangkaian materi liputan yang dapat membuktikan adanya fakta-fakta semacam pelanggaran. Hal itu disebabkan oleh motivasi moral wartawan untuk mengoreksi adanya pelanggaran keadilan di masyarakat, dan mempengaruhi masyarakat dengan menunjukkan dimana letak kesalahannya.

Pada sisi akhir, pekerjaan jurnalisme investigatif malah mengajak masyarakat untuk memerangi pelanggaran yang tengah berlangsung dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kerja jurnalisme investigatif masuk ke dalam pelbagai wacana publik yang tengah bergejolak, atau berkonflik. Pada momen-momen kemasyarakatan tertentu, para jurnalis investigatif ikut terlibat di dalam alur perkembangan politik nasional.

Kebenaran itu diupayakan melalui kerja serius memenuhi tugas jurnalistik menyampaikan informasi secara tepat-waktu, cermat, dan efektif, untuk memberikan gambaran yang akurat ke dalam benak para anggota masyarakat. Untuk itu, jurnalisme investigatif sangat menghitung sekali kemungkinan mendatangi sumber-sumber yang keliru, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lemah, membuat penilaian buruk, menekankan titik-titik yang salah, menuliskan berita secara tidak cermat, dan tidak mengecek ulang berita yang ditulis sehingga menyebabkan biasnya nilai berita, serta mengakibatkan di masyarakat terjadi salah persepsi, masing-masing anggota publik memahami berita itu secara sendiri-sendiri.

Prinsip-prinsip dasar dan tahap-tahap investigasi

Prinsip-prinsip dasar investigasi
1. tidak memihak
2. akurasi data tinggi
3. nyata
4. melibatkan sebanyak mungkin sumber
5. menjamin keamanan sumber berita, jika diminta

Tahap-tahap investigasi
1. membuat kerangka acuan (outline).
Mendata kemungkinan-kemungkinan investigasi: berapa lama, bagaimana perkiraan situasi di lapangan, siapa para sumber yang akan dihubungi, pertanyaan apa yang akan diajukan terhadap para sumber dan seterusnya.
2. memilih referensi.
referensi lokal, yakni berbagai informasi lokal, secara makro maupun mikro, yang membantu kita melakukan investigasi ataupun untuk memperkaya warna dalam penulisan hasil investigasi. Pengetahuan dasar ini membantu investigator melakukan penggalian secara efektif dan efisien.
C. JURNALISME INVESTIGASI DALAM PEMBERANTASAN KASUS KORUPSI
Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaku korupsi selalu menutupi rapat-rapat tindak kejahatannya. Oleh karena itu, korupsi harus diungkap, dibongkar, diusut dan pelakunya diadili sesuai aturan hukum yang berlaku.

Membongkar korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja seperti KPK, Polisi dan Kejaksaan, tetapi jurnalis atau media massa juga bisa berperan membongkar korupsi melalui jurnalime investigasi. Jurnalisme invertigasi merupakan peliputan berita secara tertutup untuk membuka sesuatu yang ditutup rapat seperti kasus korupsi untuk diberitakan/diinformasikan ke masyarakat. Jurnalisme invertigasi berusaha membongkar/mengungkap segala bentuk penyelewengan dan pelanggaran yang sengaja ditutupi oleh pelakunya, termasuk kasus korupsi.

Dengan pemberitaan yang gencar dalam kasus korupsi maka orang akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Bobot liputan makin bertambah, jika media dan jurnalis sering melakukan liputan investigasi untuk membongkar praktek-praktek korupsi yang terjadi. Sebab, dalam kenyataannya, para jurnalis lebih leluasa untuk melakukan investigasi. Pencarian data yang tidak bisa dilakukan para penegak hukum pun kadangkala justru bisa dilakukan para jurnalis. Kadangkala, KPK juga terbantu dengan adanya data-data baru hasil dari liputan para jurnalis tersebut. Selain itu, kadangkala para koruptor lebih takut media daripada para penegak hukum. Sebab, melalui pemberitaan media maka sanksi sosial terhadap pelaku korupsi akan diberikan.
Mengingat kendala dan tantangan yang begitu terjal dalam pemberantasan salah satu tindak kriminal ini. Seperti halnya yang diungkapkan Soerjono Soekanto . Beliau mengutarakan ada beberapa hal byang menjadi kendala pemberantasan korupsi di indonesia.
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat. Yakni faktor dimana hukum tersebut dilaksanakan
5. Faktor kebudayaan. Yakni faktor hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada faktor karsa manusia tersebut dalam pergaulan hidupnya
Maka hal tersebut merupakan tantangan bagi pihak independen yang terkait dengan elemen pembangunan bangsa, seperti halnya media, dan tentunya masyarakat pada umumnya.
CONTOH KASUS
Hakikatnya, Pers pada tataran preventif harus senantiasa mensinyalir potensi korupsi dari setiap kegiatan pemerintahan, tetapi tidak sekedar menduga-duga. Sesuai pula dengan sistem keterbukaan informasi publik, pers harus dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk mencegah korupsi. Tak sedikit memang kasus-kasus terkait tindak pidana korupsi yang berhasil di blow up dengan campur tangan media, dan tentunya berkat investigasi dari jurnalis media tersebut.
Dewasa ini, bagaimana kita lihat kasus Nazarudi yang tak lain bendahara umum partai tersebesar di Indonesia yang terjerat kasus penyuapan dan penggelapan wisma atlet yang karena pemberitaan di media pula bagaimana banyak orang yang dikaitkan dengan kasus ini, dan hampir-hampir menyepempet orang no 1 di indonesia.
Atau sebelumnya, bagaimana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Kasus BLBI pertama kali mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan hasil auditnya pada Agustus 2000. Laporan itu menyebut adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI Rp 138,4 triliun dari total dana senilai Rp 144,5 triliun. Di samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp 80,4 triliun.

Bekas Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono dianggap bertanggung jawab dalam pengucuran BLBI. Sebelumnya, mantan pejabat BI lainnya yang terlibat pengucuran BLBI, Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Soepraptomo telah dijatuhi hukuman masing-masing tiga, dua setengah, dan tiga tahun penjara, yang dianggap terlalu ringan oleh para pengamat. Ketiganya kini sedang naik banding.
Bersama tiga petinggi BI itu, pemilik-komisaris dari 48 bank yang terlibat BLBI, hanya beberapa yang telah diproses secara hukum. Antara lain: Hendrawan Haryono (Bank Aspac), David Nusa Widjaja (Bank Servitia), Hendra Rahardja (Bank Harapan Santosa), Sjamsul Nursalim (BDNI), dan Samadikun Hartono (Bank Modern). Yang jelas, hingga akhir 2002, dari 52 kasus BLBI, baru 20 dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan hanya enam kasus dan kasus ini tak lepas dari campur tangan media dan investigasi para jurnalis.
Atau yang cukup menghebohkan, ketika investigasi para jurnalis majalah tempo memberitakan kasus “rekening gemuk” para penegak hukum, dengan sampul majalah yang cukup provokatif. Sehingga dari pihak tersangka hampir-hampir menutut majalah tersebut untuk menariknya dari pasaran ke pihak lembaga pers sebagai suatu pelanggaran kode etik dalam kewartawanan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s