Komunikasi (tanpa) Massa

Oleh Effendi Gazali

JUDUL artikel ini memang menyerupai, karenanya berkaitan dengan tulisan Komunikasi (Tanpa) Massa oleh Asrul M. Mustaqim dan M. Jamaluddin Ritonga (Kompas, 2/12/96). Apa yang dikemukakan oleh kedua penulis artikel tersebut, dari sudut bahasa keseharian kita, pada umumnya benar. Lebih khusus lagi perihal kampanye dialogis yang menekankan segi kualitas daripada sekadar unjuk kuantitas dalam fora kampanye terbuka.

Apa yang ingin dikemukakan dalam tulisan ini, berupa upaya mendudukkan suatu pemahaman yang lebih khas tentang definisi “massa”, “komunikasi massa” serta implikasinya, dari sudut pandang ilmu komunikasi sendiri. Ini berarti, pemahaman keseharian kita terhadap konsep-konsep tersebut, sebagaimana yang juga dipakai dalam artikel Asrul M. Mustaqim dan M. Jamaluddin Ritonga (pada beberapa bagian mereka pun telah memilah dengan tepat), tidaklah salah. Pemahaman sosiologi cenderung ke arah tersebut, demikian pula dengan makna leksikal kata-kata tersebut sebagaimana yang dapat kita temukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI).

Dalam KUBI, “massa” antara lain diartikan sebagai “jumlah yang banyak sekali; sekumpulan orang yang banyak sekali (berkumpul di suatu tempat atau tersebar)”, “kelompok manusia yang bersatu karena dasar-dasar atau pegangan-pegangan tertentu”. Sedangkan komunikasi massa diartikan “penyebaran informasi yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu kepada pendengar atau hadirin yang luas dan heterogen serta tersebar di mana-mana”.

Mendefinisikan massa

Berbagai upaya terus menerus dilakukan oleh para pakar yang menekuni ilmu komunikasi untuk membuat suatu definisi yang pas mengenai “massa” dalam konteks “komunikasi massa”, karena pada kenyataannya kedua definisi ini bergerak demikian dinamis, antara lain atau terutama disebabkan kemajuan pesat teknologi komunikasi. Herbert Blumer (1939, dalam McQuail, 1987) berupaya membedakan definisi “massa” dalam perbandingan dengan bentuk kolektivitas lain yang kita temukan dalam kehidupan sosial, khususnya “kelompok”, “kerumuman”, dan “publik”.

Kelompok merupakan kumpulan terkecil, di mana semua anggota saling mengenal dan menyadari keanggotaan mereka. Anggota memiliki nilai-nilai yang sama dan struktur hubungan yang bersifat stabil dari waktu ke waktu. Mereka berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.
Pada kerumunan, jumlah orang yang terlibat lebih besar dari kelompok, tapi masih dapat diamati dalam suatu ruang tertentu. Namun kerumunan bersifat sementara dan jarang sekali dapat dibentuk kembali dalam komposisi yang sama. Kerumunan bisa saja memiliki kadar identitas yang tinggi dan perasaan yang sama, tapi biasanya tidak terdapat struktur dan aturan tertentu menyangkut segi moral dan sosialnya. Kerumunan dapat pula melakukan suatu tindakan, tapi tindakan itu seringkali bersifat emosional dan irasional.

Menurut Blumer, bentuk publik memiliki anggota dalam jumlah sangat besar, tersebar luas dan bertahan lama. Publik cenderung terbentuk di seputar sebuah isu atau kasus dalam kehidupan publik tersebut dan tujuan utamanya adalah untuk memenangkan kepentingan atau pendapat mereka serta untuk mencapai perubahan politis. Publik merupakan unsur penting dalam institusi politik demokratis, yang didasarkan pada diskursus rasional pada sebuah sistem politik terbuka, dan anggota publik umumnya merupakan lapisan yang memperoleh informasi lebih baik dalam masyarakat.

Istilah massa biasanya lebih besar daripada kebanyakan kelompok, kerumuman dan publik. Massa sangat tersebar luas dan para anggota biasanya tidak mengenal satu sama lain atau bahkan terhadap siapa yang menyebabkan massa tersebut eksis. Massa kehilangan atau kurang memiliki kesadaran diri dan identitas diri, juga tidak mampu untuk bertindak bersama dalam sebuah cara yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Massa ditandai oleh suatu komposisi yang mengalami peralihan dalam batas-batas yang berubah pula. Ia tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tapi lebih karena “bertindak atas harapan atau kontrol pihak lain”. Massa bersifat heteregon, berasal dari seluruh lapisan sosial dan kelompok demografis; namun massa bersifat homogen dalam tingkah lakunya ketika memilih suatu obyek atau kepentingan dan menuntut pada persepsi dari mereka yang memanipulasinya.

Sekalipun sampai saat ini perbedaan mengenai definisi “massa” masih berlangsung (antara lain dikemukakan John Corner dalam “Mass in Communication Research”, 1979), namun konsep komunikasi massa masih terkait erat dengan beberapa konsep sentral versi Blumer. Komunikasi massa, tetap berintikan melalui media massa (tidak langsung), di mana komunikatornya adalah organisasi (sosial), dengan menyadari terdapatnya semacam rentang skala antara berbagai medium serta cakupannya.

Di masa-masa mendatang bagi sebagian kita, dan sudah dimulai di negara-negara maju, konsep komunikasi massa semakin tumpang tindih dengan komunikasi yang multimedia, multisaluran dan interaktif. Namun konteks pembahasan kita menjelang pemilu yang akan datang, tentu masih dalam nuansa pemahaman komunikasi massa yang tradisional tersebut.

Dialogis dengan massa

Bertolak dari beberapa cara pandang di atas, kita perlu konsisten memakai istilah-istilah tersebut dan pantas pula kemudian secara kritis mempersoalkan, tipe mana yang selama ini hadir dalam fora kampanye terbuka kita? Unik memang, karena mereka bukanlah massa dalam pengertian komunikasi massa. Mereka bisa merupakan publik, tapi bisa juga tidak jika misalnya mereka datang ke kampanye terbuka dengan semi pengerahan ataupun pengerahan total. Sedangkan pada kampanye dialogis, sasarannya memang kelompok, atau kalau ditarik lebih luas mungkin merupakan bagian dari publik.

Betulkah kampanye dialogis secara realistis merupakan salah satu pilihan terbaik kita saat ini? Bagi Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang meragukan sama sekali apakah mereka memang memiliki anggota dalam realitas “massa” mengambang, kampanye yang seluruhnya dialogis adalah jalan yang paling aman. Ini barangkali sesuai pula dengan skenario lebih luas yang bisa saja disusun. Bagaimana mungkin mereka bisa aman dan effektif menyelenggarakan fora kampanye terbuka, jika berdasar pengalaman mereka ditolak di berbagai tempat oleh anggota kelompoknya sendiri. Dalam fora kampanye terbuka, OPP seperti ini akan sangat rawan dengan karakter kerumunan yang mungkin muncul.

Tayangan Debat Terbuka di ANTeve (25/11/96) secara riil memperlihatkan kesukaran bila kampanye pemilu kita saat ini sangat mengandalkan kampanye dialogis. Dana kampanye masing-masing OPP dari pemerintah yang tidak mengalami kenaikan sejak beberapa kali pemilu, padahal pergeseran nilai uang riil terasa demikian hebat, merupakan kendala utama di samping jumlah jurkam OPP yang sangat terbatas. Apalagi waktu kampanye yang tidak banyak tak akan memungkinkan OPP, selain Golkar, melakukan kampanye dialogis yang menjangkau segenap khalayak yang ingin dicapainya. Belum lagi, kondisi yang telah demikian lama terpupuk dalam masyarakat kita, di mana individu umumnya tidak berani menyatakan dirinya sebagai anggota OPP yang berkompetisi dengan OPP yang sedang memerintah, khususnya di daerah marginal yang jauh dari komunikasi dan pengawasan terbuka.

Dengan kampanye dialogis, orang dapat khawatir diidentikkan sebagai anggota OPP tertentu. Jika pun kampanye dialogis dikembangkan menjadi multi-pihak, jadi tidak hanya dari satu OPP, siapa pula yang akan menjamin di tempat-tempat seperti itu bahwa perilaku selama dan pasca-dialog akan “fair” bagi semua pihak?

Sebaliknya kalau kampanye dialogis multi-pihak terlalu ditekankan pada penciptaan suasana yang secara klasik kita kenal sebagai “serasi, selaras dan seimbang”, maka amat sulit menemukan klarifikasi isu-isu substansial secara kritis. Dalam gaya seperti itu, kampanye dialogis tidak akan beranjak dari tingkatan seremonial atau simbolik dari suatu trend baru yang sedang “in” dan harus pula kita pakai sebagai “kosmetik”.

Tentu, kita tidak boleh apriori terhadap kampanye dialogis, bahkan dalam beberapa kondisi sudah harus memulainya. Namun untuk menyongsong fora seperti itu, tingkat pendidikan serta budaya dan komunikasi politik kita lebih dulu harus diperbaiki terus menerus dalam prakteknya dan bukan hanya dalam simbol-simbol ujaran.

Di samping masih diperlukannya kampanye terbuka, salah satu cara yang strategis justru memasyarakatkan kampanye dialogis lewat media massa. Jadi ini berarti, kampanye dialogis dalam konteks komunikasi massa, yang akan berlangsung disertai adanya massa. Di Amerika Serikat, bahkan sejak 1948 kampanye dialogis dalam satu partai sudah diliput oleh televisi, dan karenanya sekaligus mendapatkan efek ganda.

Dengan tidak mengesampingkan adanya kemungkinan kontrol terhadap media massa, termasuk realitas kepemilikan stasiun televisi di Indonesia, namun sebagian tata krama berdialog, berbeda pendapat, berargumentasi mulai dapat dimasyarakatkan. Pelan-pelan kita mempertajam konsep-konsep penuh simbol yang kadangkala artinya tidak jelas sama sekali. Di sana kita dapat pula memasyarakatkan nilai bahwa berbeda pendapat sekali pun secara tajam, tidaklah mengganggu prinsip serasi dan selaras kita.

Kampanye dialogis melalui komunikasi massa, khususnya televisi, bukanya tidak mempunyai kelemahan. Apalagi ketika sudah melibatkan multi-pihak. Salah satu yang fenomenal tentunya debat televisi antara John F Kennedy dan Richard M Nixon di bawah sorotan kamera CBS. Menurut Elis Cashmore (1994), penampilan Kennedy yang sangat bugar, dengan kulit wajahnya yang berseri telah menjadi faktor penting kemenangannya dibanding pemunculan Nixon yang pucat dan terlihat kurang “telegenic”. Cashmore menyatakan dalam debat seperti itu, citra sama pentingnya, jika tidak dapat dikatakan lebih menentukan daripada substansi. Debat seperti itu membesar-besarkan ciri-ciri sesaat di depan kamera yang tidak ada (menurut hemat saya lebih tepat: “tidak pasti signifikan”) relevansinya dengan kemampuan memerintah. Sebagai tambahan perbandingan antar-medium, Eric Barnouw (1990) mencatat jika hanya berpatokan pada debat pertama melalui radio, sebagian besar pendengar pasti yakin bahwa Nixon yang akan menang.

Dengan pemahaman komprehensif, kita dapat melihat lebih jelas bahwa ketika kita mengutarakan atau memilih bentuk kampanye pemilu, terbuka atau dialogis, dengan atau tanpa massa, masih banyak “invisible aspects of communications” (Ruben, 1992) yang harus kita kaji. Hal ini akan membantu kita mencoba menjawab gagasan yang telah dipaparkan dengan baik oleh Asrul Mustaqim dan Jamaluddin Ritonga.

(* Effendi Gazali, aktif di Asosiasi Pascasarjana Komunikasi UI, sedang mengambil program doktoral, tinggal di Jakarta.)

One thought on “Komunikasi (tanpa) Massa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s